Bangsa ini seakan sedang berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan kian hari semakin jauh dari kenyataan. Di layar televisi dan media sosial, kita disuguhi drama politik yang penuh ironi: saat rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok naik, para pejabat justru sibuk memperdebatkan tunjangan, fasilitas, dan privilege pribadi.
Kondisi negara kian memburuk bukan hanya
karena persoalan ekonomi, tetapi juga akibat krisis moral, krisis empati, dan
krisis kepemimpinan. Kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa ini membuat
situasi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Di satu sisi rakyat menuntut
perubahan yang nyata, namun di sisi lain elit politik tampak sibuk mengamankan
kepentingannya masing masing. Makanya tak heran bila kemarahan publik semakin
membesar, dan aksi-aksi demonstrasi muncul di berbagai daerah sebagai ekspresi
frustrasi.
Kebijakan yang Tidak Bajik
Segala bentuk kebijakan tentu memiliki
konsekuensi, tetapi ketika kebijakan disusun tanpa transparansi, tanpa
melibatkan partisipasi publik, dan hanya menguntungkan segelintir orang, maka
hal itu tidak lagi bisa disebut sebagai upaya mensejahterakan rakyat justru
berubah menjadi bentuk pengkhianatan terhadap mandat demokrasi.
Kenaikan tunjangan DPR menjadi potret paling
telanjang dari persoalan ini. Publik yang setiap hari menghadapi beban hidup
berat, dari naiknya biaya pendidikan hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,
justru dipaksa menyaksikan wakil rakyat menambah tunjangannya sendiri.
Sikap yang lebih menyakitkan: sejumlah anggota
DPR malah bergembira ria, berjoget di ruang sidang seolah tidak ada krisis
moral yang sedang mereka ciptakan dan muncul pernyataan kontroversial dari
salah seorang legislator, Syahroni, yang menyebut masyarakat “tolol” hanya
karena menggaungkan narasi Bubarkan DPR. Ucapan arogan itu sontak membakar
emosi publik. Bagaimana mungkin wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong
aspirasi justru merendahkan mereka yang bersuara?
Kejadian-kejadian ini menambah daftar panjang
kebijakan dan sikap elit politik yang dianggap tidak bajik. Mulai dari
ketimpangan serius antara tunjangan pejabat publik dan gaji tenaga honorer,
kebijakan pajak yang membebani kelas menengah ke bawah, hingga sikap abai
terhadap suara rakyat. Semua itu seakan menjadi bara yang menunggu percikan
api.
Kebijakan yang timpang bukan sekadar soal
materi, tapi juga soal status dan hak untuk dihormati. Ketika tunjangan pejabat
dinaikkan justru publik menangkapnya sebagai penghinaan simbolik terhadap
kewajaran dan martabat kolektif mereka. Ini bukan hanya konflik ekonomi,
melainkan konflik status: elit formal mempertahankan prestise material,
sementara masyarakat merebut pengakuan moral.
Dari “Bubarkan DPR” ke Gelombang Aksi
Percikan api itu akhirnya muncul pada 25
Agustus, ketika tambahan tunjangan DPR resmi ditetapkan. Hari itu menjadi titik
balik: narasi “Bubarkan DPR” merebak di jalanan dan media sosial. Mahasiswa,
buruh, ojek online, hingga masyarakat sipil lainnya menemukan ruang bersama
untuk menyalurkan amarah mereka.
Demonstrasi pertama berlangsung di Jakarta dan
beberapa kota besar. Spanduk dan poster dengan tulisan Bubarkan DPR
mendominasi. Isu ini cepat menjadi simbol perlawanan, karena publik merasa
institusi legislatif sudah terlalu jauh meninggalkan rakyatnya. Namun, narasi
yang awalnya fokus pada DPR berangsur bergeser. Insiden bentrokan dengan aparat
kepolisian membuat tuntutan publik meluas.
Bentrok yang terjadi di beberapa titik aksi
mengakibatkan korban luka-luka, bahkan meninggal dunia. Puncaknya adalah
tragedi seorang driver ojek online yang tewas setelah dilindas mobil barakuda
Brimob. Rekaman peristiwa itu viral, menimbulkan gelombang kemarahan baru yang
lebih dahsyat.
Sejak saat itu, fokus publik tidak lagi hanya
pada DPR, melainkan pada aparat kepolisian yang dianggap represif dan tidak
manusiawi. Alih-alih meredakan situasi dengan pernyataan Listio Sigit Prabowo
yang meminta maaf kepada korban, selanjutnya yang terjadi justru pembatasan
ruang demokrasi. Kamera CCTV di lokasi kejadian banyak yang tidak berfungsi,
media televisi dilarang meliput aksi, dan berbagai saluran informasi dibatasi.
Publik melihat ini sebagai bentuk pembungkaman yang nyata, sebuah indikasi bahwa
pemerintah lebih sibuk menutup mata daripada membuka telinga.
Pada akhirnya hal tersebut justru memicu
amarah lebih besar dibuktikan dengan banyaknya kantor-kantor polisi diserang
massa, fasilitas umum ikut rusak, hingga penjarahan harta anggota DPR. Akan
tetapi di tengah bergulirnya gelombang massa aksi, ada beberapa hal yang
janggal. Mulai dari masif nya gerakan vandalisme dan mulusnya aksi premanisme
yang merusak fasilitas umum dan menjarah hak-hak warga sipil di beberapa titik,
sedangkan di saat bersamaan massa demonstrasi yang benar-benar menyampaikan
aspirasinya dipukul mundur oleh aparat.
Bahkan Ketika 30 Agustus 2025 khususnya di
Jakarta dan sekitarnya massa aksi dihimbau agar mengamankan dirinya
masing-masing untuk beristirahat untuk menjernihkan pikiran dan kembali
mempertajam analisisnya dalam menanggapi situasi publik. Tapi justru di waktu
yang bersamaan banyak aksi bakar-bakaran di Jakarta dan beberapa kota di
Indonesia sebagaimana disebutkan di atas seolah diciptakan. Massanya
terorganisir dengan rapih dan menunjukan pesan kuat aparat melakukan pembiaran
terhadap perusakan beberapa kantor DPRD, Polsek dan fasilitas umum. Pembiaran
kondisi ini seakan agar tercipta kesan mencekam dan menakutkan di masyarakat.
Kompleksitas Kepentingan Elit
Di tengah amarah rakyat yang murni, ada pula
variabel lain yang memperkeruh situasi: kepentingan elit politik dan oligarki.
Gerakan besar yang terlihat murni sering kali menjadi ruang pertemuan berbagai
agenda tersembunyi. Sejumlah faktor mulai menyelimuti, gagalnya negosiasi
antara tokoh politik besar dengan jaringan bisnis lama, penangkapan
besar-besaran oleh Kejaksaan Agung terhadap mafia migas, sawit, tambang, tanah,
hingga cukong judi dan narkoba, membuat banyak bohir gelisah. Mereka yang
selama ini merasa kebal hukum kini terguncang, dan tidak sedikit yang mencari
cara untuk melawan balik.
Dari sisi politik, ketidaksenangan keluarga
Jokowi atas tidak dilibatkannya Gibran dalam pemerintahan juga menjadi catatan
penting. Ditambah lagi kebijakan Presiden Prabowo yang justru bertentangan
dengan kepentingan Jokowi, seperti pengembalian jabatan Kunto, pemberian
amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, serta wacana reshuffle terhadap
figur-figur dekat lingkaran “Geng Solo” seperti Bahlil, Tito, Budi Arie, Dito
Ariotedjo, hingga Kapolri Sigit.
Belum selesai di situ, akumulasi kekecewaan
kelompok civil society, buruh, mahasiswa, dan kelompok Islam terhadap Prabowo
yang dianggap masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi, ikut menyumbang
energi demonstrasi. Elit global yang melihat kepentingannya terancam dengan
arah kebijakan baru pun ikut resah.
Semua variabel ini akhirnya bertemu dalam
momentum 25–28 Agustus. Tidak mengherankan bila demonstrasi yang awalnya
sederhana—dengan slogan Bubarkan DPR— berubah menjadi ajang tarik-menarik
berbagai kepentingan. Ada elit politik yang menunggangi aksi demi mengamankan
kursi dari ancaman reshuffle, ada kelompok oposisi yang ingin memutus hubungan
Prabowo-Jokowi, ada civil society yang mendorong perubahan
konstitusional, hingga kelompok oportunis yang hanya mencari bayaran dan ikut
ke arus yang paling kuat. Dengan kata lain, kemarahan rakyat yang sejati
bercampur dengan permainan elit yang sarat intrik.
Kelompok elite ini bisa kita analisis sebagai
'partai', bukan hanya partai politik formal saja, melainkan jaringan
kepentingan yang memiliki akses kekuasaan dan sumber daya. Mereka menggunakan
demonstrasi yang tampak spontan sebagai arena negosiasi kekuasaan, upaya
mempertahankan atau menguatkan kendali politik dan ekonomi mereka. Krisis bukan
hanya konflik rakyat vs negara, melainkan konflik antar 'partai' elit yang
berlomba untuk mengontrol narasi dan kebijakan.
Bersambung ke bagian 2
Sahabat Muh Syahid Muqoddas dan Sahabat Ihwal
Daulay
Kader PMII Komisariat Fakultas Ushuluddin dan
Perguruan Tinggi Unum Cabang Ciputat
Editor: Sahabati Fitri Yanti
0 Komentar